Selama bulan puasa, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan. Badan Gizi Nasional (BGN) mengganti menu menjadi makanan ringan yang dapat disantap saat berbuka. 

Melihat kondisi demikian, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir mengusulkan agar program MBG tidak lagi dalam bentuk makanan. Selama bulan puasa ini, Maigus Nasir berharap, menu makanan diganti menjadi uang tunai. 

"Muncul usulan agar selama Ramadan, bantuan makanan diberikan dalam bentuk uang tunai kepada orang tua," ungkap Maigus Nasir saat Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ruang Bagindo Aziz Chan, Kantor Balai Kota Padang, Jumat (27/2/2026). 

Bergantinya menu MBG menjadi uang tunai diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM. Karena uang tadi dibelikan ke makanan yang ada di pasar takjil atau "Pasa Pabukoan". 

"Kita berharap dana itu berputar di UMKM lokal. Apalagi seluruh siswa SD dan SMP sedang mengikuti Pesantren Ramadan di masjid dan musala, distribusi makanan yang biasanya ke sekolah akan mengalami kendala logistik," beber Wawako. 

Di kesempatan itu, Maigus Nasir menekankan bahwa MBG bukan sekadar program kesehatan, melainkan penggerak ekonomi dengan perputaran uang mencapai Rp1,4 miliar per hari di Kota Padang.

Sementara, Ketua Satgas MBG Kota Padang sekaligus Kepala Dinas Perikanan dan Pangan, Alfiadi, menjelaskan bahwa hingga saat ini program MBG telah menjangkau 59 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani 460 sekolah di sepuluh kecamatan.

​Hingga Februari 2026, total penerima manfaat MBG telah mencapai 143.056 orang. Semua itu terdiri dari peserta didik PAUD hingga SMA yang berjumlah 128.348 jiwa. Kemudian ibu hamil dan menyusui sebanyak  11.340 jiwa. Serta pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 3.368 jiwa.

​"Realisasi saat ini sudah mencapai 50,91%. Target kita di tahun 2026 adalah menambah 41 unit SPPG llagi sehingga total menjadi 96 unit, semua itu guna memastikan seluruh anak di Kota Padang terlayani," ujar Kepala Dinas Perikanan dan Pangan itu.(Defrianto / Charlie)

Sebelumnya, peletakan batu pertama pembangunan Huntap telah dilakukan pada 4 Desember 2025 di depan Rusunawa Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat. Secara keseluruhan, direncanakan pembangunan 10 unit hunian dari hasil donasi yang dihimpun melalui berbagai platform oleh Willie Salim, Ustaz Dery Sulaiman, dan tim.

Wali Kota, Hendri Arnis, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para donatur atas kepedulian yang diberikan kepada masyarakat terdampak bencana.

“Awalnya peletakan batu pertama dilakukan di depan Rusunawa, namun lokasi ini memungkinkan untuk segera dieksekusi sehingga alhamdulillah sudah dapat dihuni warga terdampak. Untuk empat unit huntap lainnya direncanakan berlokasi di sebelah RSUD, dan ini menjadi yang pertama di Kota Padang Panjang,” ujarnya.

Wako Hendri juga menyampaikan, Pemerintah Kota terus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum guna mendukung pembangunan huntap tambahan, sehingga seluruh warga terdampak dapat memperoleh tempat tinggal yang layak.

Ia menjelaskan, bangunan huntap tersebut tidak diserahkan sebagai aset pribadi, melainkan diizinkan untuk ditempati selama 10 tahun.

“Bangunan ini tidak diserahkan kepemilikannya, namun diizinkan untuk ditempati selama 10 tahun. Mohon dijaga dengan baik karena ini merupakan aset negara sekaligus berada di kawasan pembibitan ikan,” tuturnya.

Sementara itu, Willie Salim menyampaikan terima kasih kepada Pemko Padang Panjang atas dukungan dan kerja sama dalam merealisasikan pembangunan huntap tersebut.

“Alhamdulillah hari ini enam unit huntap sudah bisa diserahkan. Fasilitas listrik dan air bersih juga telah tersedia. Semoga hunian ini dapat membantu bapak dan ibu untuk melanjutkan kehidupan dengan lebih layak ke depan,” ungkapnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD, Imbral, Kepala Kejaksaan Negeri, Adhi Setio Prabowo, unsur Forkopimda, para kepala OPD, camat, lurah, serta undangan lainnya. (shintia)

Hari itu bukan hari biasa. Ini adalah uji kompetensi Gada Utama—jenjang tertinggi dalam kualifikasi profesi satuan pengamanan. Di level ini, yang diuji bukan lagi kemampuan teknis lapangan semata, melainkan kepemimpinan strategis, kematangan berpikir, dan ketangguhan dalam mengambil keputusan.

Peserta Kelompok 4 terdiri dari “Wyndo Regandha” dari PT Garda Wicaksana System, “Raramenua Paulus Frederik Rahasia” dari PT Garda Bakti Indonesia, “Mujiyono” dari PT PLN (Persero) UP3 Tegal – UID Jateng, “Prianto Hermawan” dari PT Pertamina EP PHR Zona 1, serta “Muhammad Rizal Suwandito” dari PT PLN UO2D Jateng & DIY.

Mereka datang dengan latar belakang pengalaman yang beragam, namun tujuan yang sama: membuktikan diri layak menyandang kualifikasi tertinggi.

Ujian yang Menggali Lebih Dalam

Sejak sesi pertama, “Monita Purwandani” menunjukkan ketegasannya. Setiap dokumen diverifikasi. Setiap pengalaman digali. Tidak ada ruang untuk jawaban normatif.

Ketika “Wyndo Regandha” memaparkan strategi pengelolaan risiko, pertanyaan lanjutan langsung menguji konsistensi dan implementasinya. Saat “Raramenua Paulus Frederik Rahasia” menjelaskan pola koordinasi pengamanan perusahaan, skenario krisis pun diajukan untuk melihat ketajaman analisisnya.

“Mujiyono” menguraikan pengamanan objek vital dengan detail prosedural. “Prianto Hermawan” menekankan pentingnya kepemimpinan kolaboratif lintas unit. Sementara “Muhammad Rizal Suwandito” memaparkan penguatan sistem pengawasan operasional di wilayah kerjanya.

Setiap paparan diuji dengan studi kasus nyata. Situasi darurat, potensi ancaman, hingga konflik internal organisasi menjadi bahan evaluasi. Di sinilah kualitas kepemimpinan terlihat—bukan pada teori, tetapi pada cara berpikir dan mengambil keputusan.

Tegas, Namun Tetap Humanis

Meski suasana formal dan serius, pendekatan “Monita Purwandani” tetap komunikatif. Ia mendengarkan dengan saksama, mencatat poin penting, lalu memberikan umpan balik yang konstruktif.

Jabat tangan di akhir sesi menjadi simbol profesionalisme. Bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk penghargaan atas proses panjang yang telah dilalui setiap peserta.

Uji kompetensi ini bukan ajang menjatuhkan, melainkan memastikan standar benar-benar terpenuhi. Sebab pemegang sertifikasi Gada Utama kelak memikul tanggung jawab besar: merancang, mengelola, dan mengevaluasi sistem pengamanan secara menyeluruh.

Lebih dari Sekadar Lulus atau Tidak

Bagi para peserta, hari itu menjadi momen refleksi sekaligus pembuktian. Lulus atau tidak, proses asesmen memberi ruang evaluasi diri yang mendalam.

Di tengah dinamika ancaman keamanan yang semakin kompleks—baik fisik maupun nonfisik—kebutuhan akan pemimpin pengamanan yang kompeten menjadi semakin mendesak. Sertifikasi bukan hanya simbol, melainkan komitmen terhadap kualitas dan integritas.

Menjelang sore, suasana ruang uji mulai mencair. Map ditutup, kursi dirapikan, dan sesi foto bersama menjadi penanda berakhirnya rangkaian asesmen.

Namun makna hari itu tak berhenti di ruangan tersebut. Ia menjadi bagian dari upaya menjaga profesionalisme dan standar mutu pengamanan nasional.

Di balik meja asesmen, “Monita Purwandani” memastikan satu hal: bahwa setiap pemegang Gada Utama bukan hanya berpengalaman, tetapi benar-benar teruji.

Dan bagi “Wyndo Regandha”, “Raramenua Paulus Frederik Rahasia”, “Mujiyono”, “Prianto Hermawan”, serta “Muhammad Rizal Suwandito”, hari itu adalah langkah penting menuju tanggung jawab yang lebih besar.

TIM

Langkah ini diambil bukan sekadar rutinitas, melainkan upaya nyata untuk memperkuat mental dan integritas para pemangku kebijakan di sekolah agar tidak lagi merasa ragu dalam mengambil keputusan administratif maupun pengelolaan anggaran.

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir dalam sambutannya menekankan bahwa tanggung jawab kepala sekolah sangat besar, mulai dari manajemen sumber daya hingga eksekusi program. Sering kali, keraguan muncul akibat pemahaman regulasi yang belum utuh, yang berisiko menghambat inovasi di sekolah.

"Penyuluhan ini sangat krusial. Kita ingin para kepala sekolah memiliki pemahaman hukum yang komprehensif. Dengan begitu, mereka akan lebih kuat, merasa nyaman, dan tidak perlu ragu lagi dalam bertindak selama itu sesuai aturan," tegasnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Padang, Basril G. S.H., M.H., memaparkan bahwa pihaknya telah menyiapkan dua instrumen utama untuk mengawal sekolah, yaitu Pengawalan Preventif (Intelijen) dengan Kejaksaan melakukan deteksi dini untuk mencegah potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan kegiatan sekolah. Kedua, Pendampingan Hukum (DATUN) melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, pihak sekolah dapat berkonsultasi secara resmi. 

"Kami siap memberikan legal opinion (pendapat hukum) jika ada kebijakan sekolah yang membutuhkan kepastian hukum. Tujuannya jelas: agar tidak terjadi malapraktik administrasi di kemudian hari," jelas Basril.

Selain persoalan administrasi, Kejari Padang memberikan perhatian serius terhadap laporan mengenai adanya tekanan dari oknum-oknum yang mengatasnamakan LSM untuk mengintimidasi sekolah.

Basril dengan tegas menyatakan bahwa Kejaksaan siap pasang badan jika ada pihak-pihak yang mencoba mengganggu jalannya pendidikan dengan cara-cara yang melanggar hukum.

"Jangan takut dengan tekanan oknum. Jika ada tindakan intimidatif, segera laporkan. Kami siap bekerja sama dengan pihak sekolah dan menindak tegas oknum tersebut sesuai hukum yang berlaku," pungkasnya.

Kegiatan ini diharapkan menjadi titik balik terciptanya ekosistem pendidikan yang transparan dan profesional di Kota Padang. Melalui sinergi dengan program Padang Amanah, Kejari Padang berkomitmen untuk terus mendampingi sekolah secara berkala, mengedepankan fungsi pencegahan demi mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih dan bebas dari penyimpangan. (Taufik/Filsa)

Dalam kesempatan itu, Maigus Nasir menegaskan komitmen pemerintah untuk mengembalikan fungsi surau sebagai pusat peradaban dan pembentukan karakter generasi muda Kota Padang.

"Saya berdiri di sini bukan hanya sebagai wakil kepala daerah, tapi sebagai anak yang tumbuh besar di Masjid Al-Hijriyah ini. Pengalaman saya membuktikan bahwa didikan surau adalah modal utama menghadapi kerasnya tantangan hidup," ujar Maigus di hadapan ratusan jemaah.

Maigus Nasir memaparkan bahwa di bawah kepemimpinan Wali Kota Fadly Amran, Pemko Padang tidak ingin masjid hanya megah secara fisik, tetapi harus "hidup" melalui tiga terobosan utama. 

Pertama, Subuh Mubarokah dengan menggerakkan lebih dari 88 ribu siswa untuk memulai hari dari masjid. Program ini bukan sekadar absen sholat, melainkan latihan kedisiplinan dan kesehatan mental bagi anak sejak dini.

Kedua, Remaja Masjid Reborn, yaitu engubah stigma masjid yang kaku menjadi ruang kreatif. Pemko mendorong masjid memfasilitasi minat bakat pemuda di bidang seni, olahraga, dan budaya selama tidak bertentangan dengan syarak.

Ketiga, Literasi 3T (Tahsin, Tahfidz, Tafsir), yaitu mengaktifkan kembali pendidikan Al-Qur'an tingkat SMP setiap Kamis hingga Sabtu, guna memastikan anak muda Padang tidak hanya lancar membaca, tapi juga paham isi kandungan Al-Qur'an.

Selain penguatan mental-spiritual, Maigus Nasir juga menyoroti hak dasar warga yang telah menjadi prioritas satu tahun kepemimpinannya bersama Wali Kota Fadly Amran. Ia menegaskan program Padang Juara telah menghapus beban biaya sekolah melalui pemberian seragam, LKS, dan buku gratis.

Di sektor kesehatan, Maigus mengingatkan warga untuk memanfaatkan layanan Dokter Warga. 

"Jangan ada lagi warga yang takut berobat karena biaya. Cukup hubungi 112, dokter akan datang ke rumah. Ini adalah bentuk negara hadir di tengah masyarakat," tegasnya.

Sebagai simbol dukungan terhadap syiar Islam di Kecamatan Nanggalo, dalam kesempatan tersebut Maigus Nasir juga menyerahkan bantuan hibah sebesar Rp40 juta untuk pembangunan dan kemakmuran Masjid Al-Hijriyah. (Taufik)

Kehadiran Wakil Bupati bersama rombongan disambut hangat oleh jamaah dan pengurus masjid. Pada kesempatan itu, Wali Nagari Sungai Jambu, Wilmen, mewakili pengurus dan jamaah Masjid Tauhid, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas kunjungan tersebut.

“Alhamdulillah, kami mewakili pengurus dan jamaah Masjid Tauhid sangat bersyukur atas kehadiran Tim II Ramadan. Masjid ini telah berdiri selama 26 tahun, dan kunjungan ini menjadi kebanggaan bagi kami. Terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati dan rombongan,” ujarnya.

Wilmen juga memaparkan kondisi Nagari Sungai Jambu pasca bencana banjir bandang yang sempat menyebabkan jembatan putus serta berdampak pada sejumlah rumah warga. Ia menjelaskan, jembatan yang terdampak kini telah dibangun kembali. Sementara itu, normalisasi sungai dan pembangunan sabo dam masih terus berlangsung dengan total anggaran sekitar Rp50 miliar.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah daerah,” tambahnya.

Selain itu, Wilmen turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait sejumlah program pembangunan nagari yang belum dapat direalisasikan tahun ini akibat keterbatasan anggaran sebagai imbas kebijakan efisiensi.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Ahmad Fadly menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat turut berdampak terhadap berbagai sektor di daerah, termasuk pembangunan.

“Efisiensi anggaran yang mencapai miliaran rupiah sangat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penentuan skala prioritas menjadi hal yang sangat penting,” ujarnya.

Meski demikian, Ahmad Fadly menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya mencari sumber pendanaan alternatif melalui pemerintah provinsi maupun pusat.

“Kami bersama Bupati Eka Putra dan OPD terkait terus berjuang menghadirkan berbagai potensi pendanaan pembangunan bagi Tanah Datar. Percayalah, kami akan terus berupaya demi Tanah Datar yang lebih baik,” ungkapnya.

Wakil Bupati juga mengharapkan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk perantau dan instansi terkait, dalam menyukseskan pembangunan daerah. Pada kesempatan itu, ia turut mengajak masyarakat menyambut dan menyemarakkan Ramadan dengan meningkatkan kegiatan ibadah.

“Mari manfaatkan momentum Ramadan untuk meningkatkan keimanan dan ibadah kita. Ramaikan masjid, musala, dan surau dengan salat berjamaah, tadarus Al-Qur’an, serta berbagai kegiatan keagamaan lainnya,” imbaunya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk bangkit pasca bencana serta berperan aktif menjaga generasi muda dari berbagai perilaku negatif.

“Mari bersama-sama kita ingatkan keluarga dan anak kemenakan agar menjauhi narkoba dan penyakit masyarakat lainnya,” pungkasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati didampingi Ketua GOW Ny. Dwinanda Ahmad Fadly, Kalaksa BPBD, Sekretaris Dinas PUPR dan Pertanahan, Sekretaris Bappedalitbang, Kepala PLN Batusangkar, Kepala KLO BPJS Kesehatan Tanah Datar, pimpinan Bank Syariah Indonesia Batusangkar, Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar, Direktur Perumda Air Minum Tirta Alami, Camat Pariangan, serta unsur Forkopimca. Tausiah disampaikan oleh Buya Yendri Junaidi, Lc., M.A.

Pada kesempatan tersebut, Tim II Ramadan menyerahkan bantuan sebesar Rp10 juta, satu unit vacuum cleaner, serta bantuan berbuka puasa senilai Rp1,8 juta dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Selain itu, Bank Nagari Syariah turut memberikan bantuan Rp2,5 juta, Bank Syariah Indonesia Rp500 ribu, serta Al-Qur’an senilai Rp750 ribu. (Prokopim/hr-adib)

Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kualitas produk dan strategi pemasaran guna mendorong daya saing UMKM di pasar yang lebih luas.

Ketua Dekranasda Kota Padang Panjang, Ny. Maria Feronika Hendri menyampaikan, pembinaan dilakukan sebagai langkah konkret untuk memastikan produk UMKM memiliki standar mutu yang baik, kemasan yang menarik, serta mampu memanfaatkan peluang pemasaran digital.

Beberapa pelaku usaha yang dikunjungi antara lain Batik Rang Minang, Minang Kayo, Rela Tulusia, dan Khalifah. Dalam kesempatan tersebut, Ny. Maria memberikan arahan terkait penguatan identitas produk lokal, inovasi desain, hingga optimalisasi promosi melalui platform digital.

“Peningkatan kualitas dan pemasaran menjadi kunci agar UMKM kita mampu bersaing. Produk harus memiliki ciri khas, kemasan yang representatif, serta strategi promosi yang mengikuti perkembangan teknologi,” ujarnya.

Selain pembinaan, dilakukan pula dialog bersama pelaku usaha guna mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi, seperti permodalan, distribusi, hingga pengemasan produk. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan program pendampingan yang lebih terarah.

Para pelaku UMKM menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap dukungan berkelanjutan dari Dekranasda dan Pemerintah Kota dapat membantu memperluas akses pasar serta meningkatkan omzet penjualan.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Ketua GOW, Ny Sri Wahyuni Allex, Kepala Bidang Perdagangan Disperdakop UKM, Rahmi, serta jajaran pengurus Dekranasda.

Melalui pembinaan yang berkelanjutan, Dekranasda bersama Pemerintah Kota berkomitmen menjadikan UMKM sebagai sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (cigus)